SWARATARUNA.COM - DPRD Sumsel mempertanyakan kinerja Pertamina dalam mengantisipasi dampak kenaikan BBM di wilayah Sumatera Selatan. Faktanya di lapangan justru setelah kenaikan terjadi antrian panjang yang mengular, dan menimbulkan dampak lainnya di setiap SPBU.
Hal tersebut terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pimp DPRD dan Komisi IV bersama Dinas Energi SDM, pertamina, BPH Migas, Hiswana Migas di ruang rapat Banggar, Senin (3/10).
"Kan kasian masyarakat, bahkan untuk isi yang non subsidipun juga susah karena terjadinya antrian panjang dan menutup jalan, tidak hanya roda 4 juga roda 2," kata ketua DPRD Sumsel, Hj RA Anita Noeringhati SH MH saat Rapat.
Selain pertamina, wakil rakyat juga mempertanyakan peran BPH Migas dalam hal pengawasan adanya dugaan penyelewangan. Terlebih, sikap Pertamina yang tidak berkoordinasi selama ini, begitu juga BPH Migas dan Hiswana Migas. Apakah tidak melihat fakta di lapangan ini sebagai persoalan.
"Ketika BBM naik, kemudian sekarang antrian panjang. Masyarakat mengeluh dan demo-nya ke kami. Bapak-bapak dari Pertamina harus tahu itu. Kita minta solusinya jangan masyarakat kecil dijadikan alasan," sesalnya.
Dikatakan RA Anita, harus ada ketegasan dari pertamina mana mobil yang harus beli industri, mana tidak boleh subsidi. Kasian masyarakat terutama driver online mau cari uang ngantri panjang, lewat banyak orderan.
"Kongkritnya minta bagaimana antrian itu tidak mengular, buka jangan satu jalur (nozzle) dan tambah kuota. Ini kewenangan Pertamina," tegasnya.
Hal senada diungkapkan ketua Komisi IV, Ir Holda M.Si. Politisi Demokrat ini mengingatkan bahwa Sumsel adalah lumbung Migas tapi tidak sebanding dengan apa yang didapatkan. Buktinya kuota terbatas, bahkan kecil dan masyarakat dibuat antri panjang.
"BBM naik malah antrian makin panjang, masyarakat ngeluhnya ke kami, bukan ke bapak. Jadi kita minta solusi kongkritnya, dan cepat. Apalagi kuota kita menghawatirkan pertengahan Oktober ini diprediksi habis, ini segera," pintanya.
GM PT Pertamina Patra Niaga MOR II Sumbagsel Aji Anom Purwasakti mengaku antrian panjang ini adalah dampak kenaikan BBM. Jika selama ini beli non subsidi karena gap harga yang jauh jadinya beralih ke subsidi. "Sementara tidak ada larangan, begitu juga banyak beli buat jual lagi (eceran) dan konsumen industri beli subsidi," ungkapnya.
Iapun meminta maaf kepada wakil rakyat yang selama ini belum ada komunikasi dan selanjutkan akan berkoordinasi instens untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
"Jangka pendek kami akan minta usulan tambahan kuota, bersama Kadis Esdm Sumsel dan BPH Migas. Kedua remaping SPBU nozzle SPBU akan menambah jalur dan sosialisasi kepada masyarakat agar subsidi tepat," ungkapnya.
Ditempat yang sama Kadis ESDM Sumsel Hendriyansah mengakui akibat dari kenaikan BBM mengancam ketersedian kuota bahan bakar jenis tertentu (solar) dan bahan bakar khusus penugasan (pertalite). Dimana, kuota Sumsel berdasarkan keputusan BPH Migas 566.562 (solar) dan 704.152 (pertalite).
"Kuotanya sudah tergerus, diperkirakan pertengahan oktober habis. Kita sudah kordinasi pertamina, minyaknya ada secara material tapi karena penyaluran berdasarkan kuota jadi ini akan kita usulkan tambahan," tuturnya. (*)
0 Komentar